Arsip Press Release

28 April 2021
Dokumen Permohonan Final Uji Materil UU Narkotika terhadap UUD 1945 terkait Larangan Narkotika Golongan I untuk Pelayanan Kesehatan di Mahkamah Konstitusi
Para pemohon meminta MK agar mencabut Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika dan menyatakan pelarangan penggunaan Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan bertentangan dengan Konstitusi. Selain itu juga meminta Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika untuk diubah dengan mencabut definisi Narkotika Golongan I menjadi dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan/terapi, dengan tetap menyebutkan potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
25 Maret 2021
Harus Berapa Banyak Lagi? Memperingati Empat Tahun Kasus Fidelis dan Alm. Yeni Riawati
YSN mendorong DPR dan Pemerintah untuk segera merevisi UU Narkotika yang ada hari ini agar pasien-pasien yang membutuhkan ganja medis di Indonesia memiliki akses yang terjamin hukum. Selain itu, dalam perubahan kebijakan mengenai ganja ke depan, DPR dan Pemerintah juga perlu untuk memikirkan pelibatan petani lokal dan mereformasi kebijakan pidana terkait narkotika termasuk ganja.
20 April 2021
Jeff Smith dan Hari Ganja Sedunia
Di hari Ganja Sedunia, Yayasan Sativa Nusantara (YSN), sebagai organisasi yang fokus pada advokasi pemanfaatan tanaman-tanaman Indonesia - termasuk ganja, mendorong Pemerintah dan Parlemen Indonesia untuk meregulasi pemanfaatan ganja – terutama untuk urusan medis.
26 Juni 2021
Industri Ganja Medis Untuk Pengentasan Peredaran Gelap
Yayasan Sativa Nusantara ingin menyerukan pentingnya percepatan perubahan kebijakan untuk mengakomodir hadirnya ganja medis di Indonesia. Penting untuk diingat, bahwa kasus penggelapan ganja juga terjadi karena ketiadaan jalur resmi untuk mengakses ganja medis yang membuat mereka entah harus memproduksinya sendiri, membeli di pasar gelap, atau menghentikan pengobatan
25 Januari 2022
Langkat : Menggugat Rehab Paksa
Yayasan Sativa Nusantara mengutuk adanya dugaan kerja paksa dengan dalih rehabilitasi di rumah Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin. YSN mengapresiasi KPK, Migrant Care, media, dan kawan-kawan lain yang membuka dan mengulas kasus ini